Anggota Komisi X DPR RI, H. Dedi Gumelar alias Miing menegaskan, mendesak segera dibenahinya paradigma dan sistim pendidikan di Indonesia, berdasarkan kebutuhan “resources”.

Sehingga pemerintah pun harus meningkatkan kualitas pendidikan guru, yang benar-benar bisa memahami “pendagogik” maupun metode proses belajar mengajar secara baik dan benar, tidak seperti selama ini, dari disiplin ilmu apapun direkrut menjadi tenaga pendidik.

Penegasan tersebut dikemukakan Miing kepada Garut News, Sabtu, saat ditemui pada Sosialisasi dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bagi Tamatan SMK se Kabupaten Garut di SMKN 1 setempat.

“Paradigma dan sistim pendidikan yang keliru itu, akibat boleh jadi guru dari mana saja, bahkan proses mendapatkan akta empat pun mungkin dilakukan secara asal-asalan, padahal pemerintah harus bisa membangun orang menjadi pendidik,” ungkapnya pula.

Dia juga mengingatkan, banyaknya ekses negatif “otonomi daerah” (Otda), diantaranya kerap berlangsung kooptasi politik lokal terhadap dunia pendidikan, meski seharusnya mendorong terwujudnya sterilisasi politik dalam ranah pendidikan, minimal bagi para gurunya.

Sedangkan sistim yang mendesak dibenahi, berkaitan dengan keputusan politik, yang hendaknya jangan melibatkan kalangan PNS pada politik praktis, malahan di era Otda ini preman pasar pun bisa menjadi bupati, katanya.

Pada bagian lain keterangannya, Dedi Gumelar mengungkapkan, terjadinya beragam masalah sosial selama ini, kunci maupun akar permasalahannya berawal dari latar belakang pendidikan.

Sehingga jajaran komisinya, membentuk ‘Panja” kurikulum agar kurikulum di sekolah tidak justru menyusahkan anak, menyusul pihak orang tua atau masyarakat cenderung menginginkan anak cepat lulus sekolah.

Mengakibatkan penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia, terdiri lulusan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, karena kendati banyak berdiri lembaga pendidikan tetapi sebagian besar tidak sesuai kebutuhan, melainkan cenderung dijadikan lembaga bisnis untuk meraup keuntungan..

Karena itu diharapkan, sekolah kejuruan bisa menjawab masalah

pengangguran, jajaran Komisi X juga berupaya menggolkan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kejuruan dan Politeknik, antara lain dimaksudkan agar alokasi penganggarannya dari APBN memiliki dasar hukum yang kuat.

Alokasi dana APBN pada sektor pendidikan mencapai Rp240 triliun, yang semestinya bisa menggratiskan biaya pendidikan hingga lulusan S2, namun sebesar Rp104 triliun diantaranya dialokasikan untuk gaji guru.

Kemudian sisanya Rp136 triliun dibagi 17 lembaga pendidikan pada setiap kementerian termasuk dialokasikan bagi IPDN, sehingga yang benar-benar terserap untuk lingkungan kementerian pendidikan khususnya Diknas Rp30 triliun.

Sektor pendidikan di lingkungan kementerian Agama mendapatkan alokasi Rp37 triliun, padahal sekolah negerinya hanya sekitar 10 persen, sedangkan di lingkungan kementerian pendidikan terdapat sekitar 85 persen sekolah negeri.

Ujian Nasional pun terus dievaluasi, dan hanya untuk barometer pemetaan kualitas pendidikan, Ujian Nasional juga dinilai tidak fair dilaksanakan karena kondisi infrastruktur pendidikan di Jakarta disamakan dengan yang terdapat di pedalaman Papua.

Maka menurut Miing, Negara masih memiliki utang kepada rakyat dalam pemenuhan delapan standar kualitas pendidikan, tegasnya.

Menyikapi fenomena sepakbola Indonesia dengan PSSI nya, dia berpendapat sangat menyakitkan dan memalukan dari sisi peradaban.

“Jangan Hanya Berorientasi Ke Dalam”

Kepala Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI Luar Negeri (BNP2TKI), M. Jumhur Hidayat menyatakan, jangan hanya berorientasi ke dalam, melainkan juga ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja yang terampil maupun memiliki keakhlian.

Seperti halnya, Cina, Jepang, India, Eropa juga USA bisa maju dan berkembang karena mereka tidak hanya berorientasi ke dalam, bahkan Cina dan India kini menjadi dua Negara yang pertumbuhan ekonominya melesat maju, katanya antara lain.

Bupati Garut, Aceng H.M Fikri melaporkan dari 2,4 juta lebih penduduknya memiliki angkatan kerja berusia diatas 15 tahun sebanyak 1.600 an, pengangguran terbukanya 92.000 lebih, setiap tahun terdapat 17.000 pelamar CPNSD memperebutkan kouta 203 CPNSD, ungkapnya.

Pada perhelatan itu, digelar dialog interaktif dan sosialisasi bursa tenaga kerja/ job fair dipandu Inkus Aditama, yang diharapkan bisa digelar setiap tahun, ungkap Kepala SMKN 1 Garut, H. Dadang Johar Arifin, MM kepada Garut News.

Sumber : John DH


Category: Berita